Sebabnya, udah satu 1/2 th. didera pandemi corona, kebijakan pemerintah lebih terpengaruh kompromi politik dan juga ekonomi ketimbang kesehatan.

Menurut pengamat kebijakan publik, suasana selanjutnya dikhawatirkan menggerus keyakinan masyarakat terhadap pemerintah dan sanggup sebabkan aksi protes.

Namun, pemerintah menepis anggapan selanjutnya bersama menjanjikan penambahan uang untuk kesegaran melalui APBN 2022.

Baca Juga:

Tak Terima SBY Dituduh Dalangi Tagar Jokowi Endgame, Kader Demokrat Sindir Partai Banteng

Sepanjang pandemi Covid-19 yang udah berlangsung nyaris satu 1/2 th. ini, pemerintah Indonesia setidaknya udah menelurkan lima kebijakan.

Mulai berasal dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap Maret 2020, kemudian Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi Januari 2021.

Tak berselang lama pemerintah memberlakukan PPKM Mikro di seluruh provinsi yang menyesuaikan hingga tingkat RT/RW. Setelah itu mengganti bersama PPKM Darurat terhadap awal Juli 2021 di provinsi Jawa-Bali lantaran melonjaknya persoalan infeksi sesudah Lebaran.

'Sarat kompromi'

Setelah habisnya jangka saat penerapan PPKM Darurat, pemerintah memperpanjang bersama sebabkan ketetapan baru yaitu PPKM level 1 hingga 4 hingga 2 Agustus mendatang.

Epidemilog berasal dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, menilai seluruh kebijakan pandemi Indonesia banyak terpengaruh oleh kompromi politik dan ekonomi ketimbang kesehatan.

Baca Juga:

Mati Suri dikarenakan Digusur, Cerita Indekos menjadi Ruang Kelas Bagi Anak-anak Miskin di Grogol

Ia mencontohkan kengototan pemerintah menggelar pilkada serentak terhadap Desember 2020 meski banyak penolakan berasal dari pakar kesehatan.

Tapi tetap lemah terhadap pelaksanaan 3T (pengetesan, pelacakan, perawatan).

Pengamatannya hingga saat ini Indonesia tetap berkutat terhadap rasio 1 banding 1 didalam melaksanakan pelacakan kontak erat Covid-19, jauh berasal dari standar Badan Kesehatan Dunia, WHO, 1 banding 30.

"Di th. pertama pemerintah remehkan pandemi dan ketentuan yang diambil alih tidak berbasis sains. Tahun kedua, berkenan jalan di dua kaki yaitu kesegaran dan ekonomi tapi tidak seimbang. Kesehatan berada di kaki yang lemah. Testing rendah, tracing sekadarnya, dilakukan pembatasan tapi amat longgar," ujar Dicky Budiman kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Selasa (27/07).

Kebijakan yang sarat kompromi itu, kata dia, mengundang pengaruh besar terhadap sektor kesehatan. Indonesia berada di posisi paling atas sebagai penyumbang persoalan tertinggi harian dan kematian di dunia didalam sebagian hari terakhir.

Data Kementerian Kesehatan terhadap Selasa (27/07) menyebutkan tambahan persoalan virus Corona sebesar 45.203 orang.

Adapun angka kematian lagi-lagi mencatatkan rekor tertinggi sepanjang pandemi yaitu 2.069.

"Inilah yang dihadapi Indonesia dikarenakan udah menempatkan pilihan siasat yang keliru berasal dari awal agar persoalan kesegaran terlanjur membesar. Mau tidak berkenan kami bakal lihat persoalan kematian berasal dari hasil kompromi ini, kematian yang amat banyak."

Dicky memprediksi Indonesia bakal menjadi negara terakhir di dunia yang keluar berasal dari krisis pandemi Covid-19 terkecuali tidak ada "perubahan kebijakan strategis yang luar biasa".

Seperti menggenjot pengetesan dan pelacakan hingga tiga juta orang didalam sehari, menerapkan karantina wilayah, dan mempercepat vaksinasi.

"Tampaknya Indonesia bakal selesai belakangan berasal dari suasana krisis pandemi. Ini bukan estimasi yang mengenakkan, tapi suasana saat ini mengarah ke situ."

"Sebab Indonesia bukan tidak bisa saja bakal menghasilkan suatu varian virus baru berasal dari pergerakan manusia yang tidak terkendali berasal dari pulau-pulau lain. Potensi itu besar layaknya terhadap persoalan flu burung keluar strain super."

"Ketika swine flu termasuk Indonesia yang terakhir keluar berasal dari wabah."

'Seperti tak ada skenario kebijakan yang matang'

Pengamat kebijakan publik berasal dari Universitas Indonesia, Zuliansyah, menilai pemerintah tidak memiliki skenario kebijakan yang matang meski pandemi udah setahun lebih berjalan.

Kebijakan yang kerap dikeluarkan, justru katanya, diambil alih tanpa mitigasi dan kerap ikuti opini publik. Semisal vaksin individu berbayar yang pada akhirnya dibatalkan dikarenakan ditentang masyarakat.

"Saya risau belum ada skenario kebijakan (pandemi) hingga dua hingga tiga th. ke depan. Pemerintah tetap meraba-raba bersama pandemi yang berlangsung panjang apalagi ada gelombang varian baru, saya belum lihat skenario kebijakan ekonomi dan kesehatan," imbuh Zuliansyah kepada BBC News Indonesia.

"Padahal skenario ini semestinya udah dimiliki pemerintah lepas situasinya tidak sanggup diprediksi."

Jika suasana ini terus berlanjut, kata Zuliansyah, maka ia risau "tingkat kesabaran masyarakat" bakal meledak agar keluar tidak percaya kepada pemerintah.

"Masyarakat menjadi jenuh bersama suasana ini. Kalau tidak diantisipasi bersama berbagai macam skenario kebijakan, saya risau bakal berlangsung demo layaknya di negara lain."

Apa kata pemerintah?

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Raden Pardede, menolak anggapan itu.

Ia menyebutkan pemerintah dihadapkan terhadap pilihan yang sulit didalam sebabkan kebijakan pandemi.

"Ini pada life plus livelihood. Itu pilihan yang sulit didalam perihal ini pemerintah menentukan gas dan rem. Tapi persoalan kesegaran tetap diutamakan, bukan ekonomi," tutur Raden Pardede kepada BBC News Indonesia.

Pemerintah, sambungnya, mustahil menerapkan kebijakan karantina lokasi dikarenakan ketiadaan dana.

Oleh dikarenakan itu siasat terkini yang digencarkan pemerintah adalah mempercepat vaksinasi sembari melakukan perbaikan fasilitas fasilitas kesegaran dan memperbanyak persediaan obat-obatan.

"Kalau sebabkan mereka total tidak bergerak, rasanya itu utopis. Idealnya sanggup begitu, tapi kami tidak didalam suasana ideal."

Selain itu, kata Raden, pemerintah termasuk tengah menggenjot pengetesan dan pelacakan di daerah-daerah yang angka persoalan infeksinya tinggi.

Untuk th. depan pemerintah berancang-ancang untuk meningkatkan dana di sektor kesegaran didalam APBN.

"APBN th. depan bisa saja besar disempurnakan untuk melakukan perbaikan fasilitas kesehatan. Lalu bagaimana kami mengolah sebagian vaksin di didalam negeri dan mendorong universitas-universitas untuk menggairahkan research plus development untuk vaksin dan obat-obatan."

"Jadi fasilitas rumah sakit, obat, dan vaksin kudu diperbaiki th. depan," katanya.